arekprobolinggo.net

Hari ini 26 November 2006, berita di halaman utama Kompas Cybermedia (kolom Ekonomi): “Lumpur Lapindo Hambat Investasi ke Probolinggo“.

Sudah pasti kalau Tol Porong-Gempol akhirnya benar-benar ditutup, maka jalur ekonomi wilayah timur bakal mengalami masalah. Sekarang tinggal bagaimana mengatasinya? Seperti yang ditanyakan Kompas kepada Pak Wali.

Ditanya langkah mengatasi lumpur Lapindo, dia mengatakan, pihaknya sudah menghubungi Menteri Perhubungan, Menteri Pekerjaan Umum dan Komisi V DPR RI. “Mereka berjanji akan memperjuangkan dan akan berbicara dengan departemen,” katanya.

Mantan anggota Fraksi PDIP DPRD Jatim ini mengatakan, kalau menyiapkan lapangan terbang sangat sudah karena Jember dan Malang sudah ada, kecuali kalau lapangan terbang di Malang ditingkatkan kelasnya sehingga pebisnis Probolinggo bisa mengakses. “Untuk infrastruktur saya tidak bisa berbuat apa-apa karena menyangkut tol,” ungkapnya.

Buchori mengatakan, alternatif yang bisa dilakukan adalah mengembangkan pelabuhan Probolinggo (Tanjung Tembaga) dan sekarang pihaknya sudah melakukan pendekatan dengan PT Pelindo III.

“Kami mengharapkan kapal besar bisa masuk merapat, karena di Probolinggi ada lima pabrikan besar PT Kutai Timber Indonesia, PT Theratex Jaya, PT Leces, PT Sasa Inti dan PT TAI, tiga di kota dan dua di Kabupaten Probolinggo,” paparnya.

Dia mengatakan, pihaknya berencana melakukan pertemuan dengan para kepala daerah di pantura untuk mendesak pemerintah pusat agar membangun infrastruktur dari Porong ke wilayah timur setelah melakukan pertemuan dengan gubernur. “Porong-Gempol sangat susah dilewati, saya sendiri malas ke Surabaya, saya pilih naik motor dengan adanya luapan lumpur itu,” katanya.

Memang kalau dipikir-pikir, alternatif pembangunan pelabuhan untuk menjembatani tansportasi barang (atau pun orang) antara Surabaya dan wilayah timur seperti Probolinggo, Pasuruan dan sekitarnya sangat patut untuk diperhitungkan. Sudah saatnya Pelabuhan Tanjung Tembaga Probolinggo (pelabuhan Kelas II) ditingkatkan perannya menjadi pelabuhan peti kemas untuk menyokong Terminal Peti Kemas Surabaya (Pelabuhan Utama). Ini bisa menjadi kesempatan bagi kota Probolinggo dalam mengajukan proposal pembangunan wilayah. Bukan berarti senang ada bencana Lapindo, tapi ini mungkin sebagai upaya mengatasi efek samping dari bencana tersebut. Pemerintah sendiri pasti sudah puyeng memikirkan containment action untuk lumpur Lapindo ini.

Meski begitu, ada beberapa hal yang menjadi perhatian. Seperti dikatakan sendiri oleh Pak Wali.

Sementara untuk perjalanan laut dari Surabaya ke Probolinggo, tambah Buchori, sulit dilakukan karena di laut banyak ranjau peninggalan penjajah, sehingga kalau kapal feri akan kesulitan. “Bisa memutar lewat Madura tetapi sulit,” ungkapnya.

Ini benar, tetapi dibanding keuntungan yang akan didapat, proyek pembersihan ranjau ini sangat layak untuk dikerjakan. Seperti halnya ketika proyek Jembatan Suramadu dimulai ada puluhan ranjau yang telah diledakkan. Lagi pula memang seharusnya ranjau-ranjau itu dibersihkan supaya tidak menjadi duri dalam laut. Seperti Vietnam, yang malah harus membersihkan wilayahnya jengkal demi jengkal dari sisa-sisa ranjau Perang Vietnam.

Di samping itu, ternyata ndak cuman Pemerintah Probolinggo saja yang pingin punya pelabuhan gede. Pasuruan sepertinya sudah melirik proyek itu juga.

Dewan Pimpinan Daerah Gabungan Pengusaha Angkutan Sungai, Danau dan Feri (DPD Gapasdaf) Jatim mengusulkan kepada pemerintah melalui Dirjen Hubungan Darat Dephub, Iskandar Abubakar, untuk membuka jalur alternatif penyeberangan (kapal feri/ro-ro) antara Pelabuhan Pasuruan dan Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya.
Usulan ini disampaikan untuk melayani arus penumpang maupun barang ekspor-impor yang terhambat karena bencana lumpur panas Porong, dari Pasuruan dan Probolinggo menuju Surabaya. Hal ini dikarenakan pelabuhan alternatif di Banyuwangi masih terbatas dalam hal sarana dan prasarana transportasi laut.

Pasuruan punya argumen kuat karena mereka memiliki kawasasn industri seperti PIER (Pasuruan Industrial Estate Rembang) yang juga sangat terimbas oleh bencana lumpur Lapindo. Bahkan mungkin merasa lebih berkepentingan. Karena perusahaan-perusahaan besar seperti Nestle sudah komplain kepada Pemkab Pasuruan. Ini bakal menjadi cambuk bagi Pemerintah Pasuruan untuk lebih ngotot lagi memikirkan proyek pengerukan pelabuhannya supaya dapat dilabuhi kapal-kapal besar.

Bagaimana dengan Pemkot Probolinggo? ya, harus lebih ngotot lagi heheheh sepurane pancen enak lek cuma usul. Tapi, demi arepro pokoke ojo nyerah. Proyek menarik investasi adalah proyek untuk mendatangkan uang. Kalau memang prospek investasinya besar, maka kans Probolinggo untuk membesarkan pelabuhannya juga makin besar. Pasuruan pun nantinya bisa nebeng pelabuhan Probolinggo. Pun di dalam skema PT Pelindo III, pelabuhan Probolinggo sebenarnya kawasannya meliputi Pasuruan sampai Panarukan. Jadi mari kita lihat peluang ini selanjutnya.

Ngomong-ngomong, sebenarnya berapa sih kira-kira, biaya pembangunan sebuah Pelabuhan Peti Kemas? Gambarannya mungkin bisa diperoleh dari Proyek Pelabuhan Kariangau Balikpapan.Tahun 2003 Balikpapan merencanakan pembangunan Terminal Peti Kemas Internasional. Dari ekspose investor yang akan melakukan proyek tersebut, diperkirakan biayanya sekitar Rp 125,2 milyar diatas tanah seluas 58 hektar. Itu level internasional, Probolinggo kan cuma untuk regional, bukan untuk menggantikan Tanjung Perak.

Trackback URI | Comments RSS